perbarindo-banner.jpg

Program Kerja October 27th, 2010 - Category Tentang Perbarindo » Program Kerja

PROGRAM KERJA
PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT INDONESIA
(PERBARINDO) PERIODE 2010 – 2014


PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan pendapatan masyarakat, peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sangat besar artinya, terutama dalam meningkatkan usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Setelah krisis ekonomi pada tahun 1998 berhasil kita lalui, dimana industri BPR/BPRS telah membuktikan dirinya mampu bangkit di tengah krisis ekonomi yang begitu dahsyat pada saat itu. Namun pada tahun 2008 datang lagi krisis berikutnya, yang kali ini ternyata membawa dampak yang kurang baik bagi industri BPR secara nasional.

Belajar dari dua krisis tersebut, maka pelaku industri BPR telah bertekad untuk terus memperbaiki diri melalui peningkatan kualitas di berbagai bidang kegiatan, terutama dalam bidang peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi, sehingga mampu untuk terus tumbuh dan berkembang dengan baik dalam kondisi apapun.

Sudah terbukti dalam perjalanannya bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada masa era krisis ekonomi sampai sekarang ini masih tetap eksis, bahkan menunjukkan pertumbuhan yang sangat berarti,, yang dibuktikan dengan kontribusi pertumbuhan ekonomi yang akhir-akhir ini sebagian besar merupakan kontribusi dari UMKM. Negara lainpun mulai melirik kembali keberadaan UMKM di Indonesia, karena melihat dari potensi dan segmen market yang cukup luas ada di negara ini. Oleh karena itu, kita sebagai bagian dari pelaku ekonomi jangan terlena dengan keberhasilan yang sudah dicapai sekarang ini.

Pemerintah dewasa ini cenderung untuk meningkatkan dan menggalakkan sektor ekonomi rakyat atau UMKM untuk memperkuat fondasi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sukses tidaknya ekonomi daerah diantaranya sangat tergantung pada kemampuan memobilisasi dana masyarakat dan melakukan pembiayaan usaha yang membutuhkannya. BPR sebagai lembaga intermediasi tentunya mempunyai kedudukan strategis dalam menangkap peluang yang sangat besar itu.

Perbarindo sebagai asosiasi BPR/BPRS yang berperan sebagai infrastuktur dapat lebih aktif dalam memperjuangkan BPR/BPRS sebagai lembaga keuangan perbankan secara terarah dan terpadu untuk meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan ekonomi dengan langkah-langkah awal terlebih dahulu membuat program kerja secara umum yang kongkrit dan dapat dijalankan secara berkesinambungan, realistis dan tetap berorientasi kedepan. serta dapat mengikuti perubahan/perkembangan yang ada.

Munas VIII Perbarindo memandang perlu untuk menyusun program kerja yang disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan dan peraturan pemerintah yang berlaku serta perkembangan yang diperkirakan dimasa yang akan datang dengan tetap mengacu pada visi dan misi organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Munas VIII Perbarindo menyusun Program Kerja dengan 4 (empat) materi bidang kegiatan;

  1. Bidang Organisasi
  2. Bidang Kelembagaan
  3. Bidang Teknologi Informasi (TI) dan Sumber Daya Manusia (SDM)
  4. Bidang Umum

Adapun Program Kerja yang berhasil dirumuskan pada Munas VIII Perbarindo yaitu sebagai berikut:

  1. BIDANG ORGANISASI
    1. Memantapkan konsolidasi organisasi pada lingkup nasional maupun daerah, sehingga mekanisme komunikasi dan informasi diantara anggota serta seluruh unit yang ada pada organisasi dapat berjalan dengan baik dan serasi satu sama lainnya.
    2. Berupaya semaksimal mungkin agar terlaksananya semua ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah ditinjau dan ditetapkan kembali dalam Munas VIII Perbarindo, dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.
    3. Memfungsikan seluruh pengurus organisasi baik yang berada di pusat maupun di daerah sesuai dengan pembidangan tugas dalam organisasi sehingga semua anggota pengurus dapat berperan serta secara aktif dan integratif.mengimplementasikan program DPP, DPD dan DPC.
    4. Melakukan upaya-upaya agar Perbarindo dan anggota-anggotanya mempunyai orientasi wawasan organisasi yang utuh dan kokoh, diantaranya dengan melengkapi atribut-atribut organisasi berupa Motto, Logo, Bendera, Hymne, Kartu Anggota dan sebagainya guna menumbuhkan atau mempererat rasa persatuan dan kesatuan, serta rasa solidaritas diantara sesama BPR/BPRS anggota dan BPR/BPRS pada umumnya.
    5. Perbarindo sebagai organisasi yang telah diakui keberadaanya akan terus berupaya untuk merangkul BPR/BPRS yang belum menjadi anggota melalui DPD masing-masing daerah dan terus mengembangkan pendirian DPD-DPD baru.
    6. Meningkatkan hubungan kerjasama/kemitraan yang baik dengan Bank Indonesia, DPR RI, Pemerintah, KADIN dan lembaga pemerintah maupun swasta lainnya.
    7. Turut berperan aktif dari setiap program pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan UMKM baik ditingkat pusat maupun di daerah.
    8. Meningkatkan kemampuan profesionalisme kepengurusan, sehingga Perbarindo menjadi asosiasi yang disegani dan berwibawa, sebagai wadah perjuangan bagi seluruh BPR/BPRS di Indonesia.
    9. Melakukan pembinaan dan memberikan pelayanan kepada BPR/BPRS anggota Perbarindo sehingga tercipta hubungan baik dan anggota merasakan manfaatnya.
    10. Berupaya agar Perbarindo dapat memiliki gedung kantor sendiri beserta peralatan kantor yang memadai dan dikelola oleh SDM yang profesional.
    11. Mendorong pendirian Ikatan Bankir BPR/BPRS Indonesia.
  2. BIDANG KELEMBAGAAN
    1. Menggalang dan meningkatkan kerjasama diantara BPR/BPRS dalam berbagai bidang usaha, khususnya yang dapat dilakukan di wilayah masing-masing.
    2. Melakukan antisipasi dan evaluasi terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan serta kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah maupun Bank Indonesia khususnya dibidang perbankan, perpajakan, keuangan dan moneter sehingga berpihak kepada BPR/BPRS
    3. Mengadakan penelitian-penelitian lapangan dan literatur baik yang dilaksanakan sendiri ataupun bekerjasama dengan lembaga lain untuk memperoleh data-data yang faktual guna menyusun konsep-konsep pemikiran khususnya usaha-usaha dalam rangka pengaturan, pengawasan dan pengembangan BPR/BPRS. Diharapkan dapat memberi masukan akurat kepada Pemerintah dan Bank Indonesia maupun DPR-RI sebagai bahan penyusunan Undang-undang maupun peraturan-peraturan yang berkaitan BPR/BPRS.
    4. Aktif memberikan masukan dalam penyusunan dan/atau perubahan Blueprint BPR dan Arsitektur Perbankan Indonesia (API).
    5. Mendorong kerjasama/kemitraan (linkage program) antara Bank Umum, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan/atau lembaga lainnya dengan BPR/BPRS.
    6. Meminta kepada Bank Indonesia ataupun Lembaga Pengawas BPR/BPRS agar dalam melakukan pengaturan dan pengawasan lebih efektif.
    7. Memperjuangkan BPR/BPRS sebagai Lembaga Keuangan Mikro perbankan yang dapat terus diikut sertakan dalam program-program pemerintah dalam rangka penyaluran kredit program kepada UMKM.
    8. Mengoptimalkan Apex Bank yang sudah berjalan dan terus mendorong terbentuknya Apex-Apex Bank lainnya, yang mempunyai fungsi utama sebagai Penyangga Likuiditas, Polling Fund dan lender of the last resort, bersama dengan BI dan lembaga lainnya.
    9. Mendorong pendirian BPR/BPRS baru, khususnya di daerah yang populasi BPR/BPRS masih terbatas.
    10. Mengupayakan kerjasama dengan lembaga penjamin kredit yang sudah ada.
    11. Mempertahankan kedudukan BPR/BPRS dalam sistem perbankan nasional.
  3. BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA
    1. Melakukan kajian dan penilaian bersama-sama Bank Indonesia dan lembaga lainnya terhadap vendor-vendor TI yang menawarkan teknologi informasi kepada BPR/BPRS.
    2. Melakukan kerjasama dengan vendor-vendor TI dalam pengadaan core banking system bagi BPR/BPRS yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan industri.
    3. Melakukan kajian dan kerjasama dengan Bank Indonesia dan lembaga lainnya untuk membangun website Perbarindo yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan anggota dan stakeholders.
    4. Mendorong terciptanya produk bersama BPR/BPRS yang berbasis TI.
    5. Mendorong kerjasama dengan Bank Umum dan lembaga lain dalam pengembangan produk dan layanan BPR/BPRS yang berbasis TI.
    6. Mengoptimalkan peran LSP Certif dalam menyusun dan menyempurnakan program sertifikasi secara teratur dan terpadu untuk meningkatkan keahlian dan profesionalisme SDM BPR/BPRS, baik untuk tingkat pengurus, pejabat eksekutif dan staf, yang sesuai dengan kebutuhan.
    7. Mendorong DPD-DPD PERBARINDO bersama-sama dengan Bank Indonesia dan lembaga lainnya untuk dapat memberikan pelatihan kepada BPR/BPRS anggota.
    8. Menyelenggarakan seminar-seminar, lokakarya, dan event lainnya yang berkaitan dengan industri BPR/BPRS.
    9. Melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga lainnya untuk pengembangan kualitas SDM BPR/BPRS, termasuk diantaranya adalah pengembangan modul dan program sertifikasi.
    10. Aktif memberi masukan kepada regulator agar tercipta peraturan yang mendukung pengembangan SDM BPR/BPRS.
    11. Mendukung penerapan good corporate governance di sektor perbankan dan kode etik bankir BPR/BPRS.
  4. BIDANG UMUM
    1. Menjaga, memelihara dan meningkatkan citra industri BPR/BPRS dan Perbarindo, sehingga lebih dipercaya oleh masyarakat dan stakeholders lainnya.
    2. Turut serta menggali potensi ekonomi di daerah yang belum secara optimal dimanfaatkan, sehingga mempunyai daya dukung terhadap perkembangan industri BPR/BPRS.
    3. Meningkatkan peran serta BPR/BPRS di masing-masing daerah dalam optimalisasi fungsi intermediasi terhadap UMKM.
    4. Mengupayakan agar terjalinnya tali persaudaraan antar sesama BPR/BPRS anggota yang lebih erat lagi, melalui berbagai kegiatan bersama.
    5. Mengoptimalkan dan mendorong penerbitan majalah/buletin Perbarindo baik di daerah maupun pusat, dalam upaya meningkatkan komunikasi dan informasi antar sesama anggota, DPP, DPD, DPC dan stakeholders lainnya.

Program Kerja Perbarindo periode 2010-2014 ditetapkan pada Musyawarah Nasional VIII Perbarindo. Untuk melihat dokumen selengkapnya silakan klik pada link berikut ini:

Program Kerja Perbarindo 2010-2014