LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR MELALUI SIP (Sistem Informasi Perbarindo)

Posted on April 19, 2018April 19, 2018 by

Sehubungan dengan adanya ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4 Tahun 2015 dan SE OJK No. 5 Tahun 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Dimana salah satu kewajiban BPR adalah menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola kepada OJK, Asosiasi BPR dan Satu Kantor Media atau Majalah Ekonomi, paling lambat disampaikan tanggal 30 April 2018. Untuk laporan yang disampaikan kepada Asosiasi dan Majalah Ekonomi, Anggota BPR dapat menyampaikan kepada DPP PERBARIN...

Suku Bunga Menurun, Pertumbuhan Deposito Melambat

Posted on April 10, 2018April 10, 2018 by DPP Perbarindo

Jakarta – (BI) Bank Indonesia mencatat, deposito atau simpanan berjangka pada Februari 2018 tumbuh melambat. Tercatat, deposito berdenominasi rupiah tumbuh 6,6 % (yoy) per Februari 2018, atau lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 8,2 % (yoy). Berdasarkan data uang beredar dalam laman BI, seperti dikutip di Jakarta, Senin, 9 April 2018 menyebutkan, secara keseluruhan, pertumbuhan deposito di bulan Februari 2018 tercatat melambat menjadi 5,9 % atau lebih rendah dari bulan sebelumnya ...

Peraturan Pemerintah

Posted on March 28, 2018March 28, 2018 by DPP Perbarindo

NO PERATURAN PEMERINTAH ♦ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 22 Tahun 2017 Surat Pengantar Untuk DPD Perbarindo Permen No_ 22 Tahun 2017 UNDANG-UNDANG RI-No 4 Tahun 1996 PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA KBPN No 4 Tahun 1996

LOKER DPP PERBARINDO

Posted on March 26, 2018March 26, 2018 by DPP Perbarindo

Lembaga Keuangan Tidak Lapor Pajak, Akan dikenakan Denda Rp1 Miliar

Posted on March 5, 2018March 5, 2018 by DPP Perbarindo

Jakarta – Mulai bulan April 2018, seluruh lembaga keuangan baik perbankan, manager investasi, hingga koperasi wajib melaporkan data nasabah kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan tersebut tak main-main, ada sanksi pidana 1 tahun atau denda Rp 1 miliar yang menanti bagi pemimpin atau pegawai lembaga keuangan yang tidak melapor sesuai ketentuan. Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, menjelaskan, seluruh lembaga keuangan yang tercakup dalam...